Home Pendidikan • Struktur Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD 1945

Struktur Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD 1945

 - 

Struktur Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD 1945

Struktur Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD 1945 (perubahan keempat)
Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami pergantian mendasar sejak pergantian pertama terhadap Tahun 1999 hingga bersama dengan pergantian ke empat terhadap Tahun 2002. Perubahan-tersebut benar-benar mendasar. Sebelum pergantian tersedia 71 (tujuh puluh satu) butir ketentuan, setelah pergantian jadi 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir ketentuan. Dari 71 keputusan UUD 1945 sebelum perubahan, hanya 25 keputusan yang tidak diubah. Dengan demikianlah tersedia 174 keputusan baru didalam UUD 1945 hasil pergantian keempat. Luasnya pergantian UUD 1945 sebabkan banyak keputusan hukum & fungsi lembaga yang Negara wajib disesuaikan.

1. Penggunaan Istilah & Definisi Lembaga Negara
Istilah lembaga negara didalam konstitusi di Indonesia tidak dulu terus menerus (tetap) dikarenakan tetap berubah-ubah didalam setiap UUD yang berlaku di Indonesia sesuai bersama dengan wujud & kondisi (politik) negara. Dalam Konstitusi RIS dikenal makna alat-alat kelengkapan federal, sedangkan didalam UUD Sementara (UUDS 1950) dikenal makna alat-alat kelengkapan negara, & dirinci apa saja yang termasuk lembaga negara. Akan tapi makna lembaga negara didalam UUD 1945 (sebelum amandemen) tidak secara implisit terkandung didalam ketentuan-ketentuannya.

Dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) makna lembaga negara tidak disebut secara tegas. Istilah lembaga negara pertama kali terlihat bersamaan bersama dengan keluarnya Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR Gotong Royong tentang Sumber Tertib Hukum RI & Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI, bersama dengan skema kedudukan suprastruktur lembaga ketatanegaraan, terlihat makna lembaga tertinggi negara (MPR) & lembaga tinggi negara (Presiden, DPR, MA, BPK, & DPA), kemudian diperkuat ulang didalam Ketetapan MPR No. III/MPR/1978.

Istilah lembaga negara termasuk bukan merupakan rencana yang secara terminologis tunggal & seragam. Di didalam kepustakaan Inggris, ia disebut bersama dengan makna political institusion, sedangkan didalam bhs Belanda terkandung makna staat organen. Sedangkan didalam bhs Indonesia memanfaatkan kata ―lembaga negara”, ―badan negara” atau organ negara (Pendapat Sri Soemantri didalam transkrip Diskusi Publik,-Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 194”, Komisi Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 9 September 2004).

Perbedaan makna berikut bakal berakibat terhadap fungsi penyelenggaraan negara & pemerintahan. Istilah yang berlainan wajib mampu memperlihatkan bahwa suatu lembaga berbentuk tetap atau sementara, lebih cenderung sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, legislatif atau yudikatif.

Dalam praktik ketatanegaraan, penamaan atau penyebutan lembaga negara mempunyai penyebutan yang beragam ragam, tersedia yang disebut bersama dengan kata majelis layaknya MPR, tersedia yang memanfaatkan kata dewan layaknya DPR & DPD, tersedia yang memanfaatkan kata Mahkamah layaknya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, tersedia yang memanfaatkan kata badan, layaknya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tersedia yang memakai kata komisi layaknya Komnas HAM, KPK & lain sebagainya.

Istilah lembaga negara baru disebut secara implisit terhadap UUD 1945 paska pergantian yaitu didalam Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi ― Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili …, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD…”. Dari keputusan berikut lebih tahu apa yang dimaksud bersama dengan lembaga negara yaitu sebuah lembaga atau institusi negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD walau tidak disebutkan nama institusinya layaknya terhadap UUD sebelumnya. Lembaga negara yang lembaganya dicantumkan didalam UUD 1945 paska pergantian adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden & Wakil Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum & Komisi Yudisial.

Terhadap keputusan berikut masalah tetap timbul sehubungan bersama dengan tidak adanya susunan ketatanegaraan tentang lembaga-lembaga negara sebabkan tidak diketahuinya kedudukan masing-masing lembaga negara. Penggunaan kata atau frasa ―yang kewenangannya diberikan negara” mampu ditafsirkan berbagai macam apakah yang dimaksud bersama dengan lembaga negara adalah lembaga yang wajib secara implisit terkandung didalam keputusan UUD atau memadai eksplisit. Hal itu lebih rumit ulang jika dikaitkan praktik ketatanegaraan dewasa ini bersama dengan banyaknya lembaga-lembaga berdiri sendiri yang dibentuk, layaknya Komisi Ombudsman, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi & lain sebagainya, apakah mereka termasuk termasuk lembaga negara.

Akan tapi berdasarkan kewenangan yang diperoleh, keputusan berikut mampu termasuk ditafsirkan terkandung lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan demikianlah terkandung dua tipe lembaga negara berdasarkan penafsiran perlindungan kewenangan yaitu;
Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; &
Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh keputusan perundang-undangan lainnya.
Dalam konteks saat ini di Indonesia sebetulnya terkandung lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yaitu; MPR, DPR, DPD, Presiden & Wakil Presiden, MA, MK, Komisi Yudisial. Ada lembaga negara yang dibentuk bersama dengan undang-undang pada lain : Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemilihan Umum & lain sebagainya. Disamping itu terkandung pula lembaga negara yang awal mulanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden tapi kemudian bersama dengan undang-undang jika Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (UU 39 Tahun 1999), Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Ombudsman, Komisi Nasional Perlindungan Anak. Terdapat pula komisi (sebagai lembaga negara) yang telah dibubarkan yaitu Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN).

Keadaan berikut diperkuat ulang bersama dengan keputusan MK yang tentang bersama dengan penjelasan tentang Komisi Penyiaran Indonesia sebaga ―Lembaga Negara (Keputusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-I/2003 tentang Perkara Permohonan Pengujian UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Terhadap UUD 1945, hal 3-4.)

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran disebutkan bahwa KPI sebagai lembaga negara yang berbentuk berdiri sendiri sesuaikan hal-hal tentang penyiaran. Pemohon (Ikatan Jurnalis Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI), Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI), dan Komunitas Televisi Indonesia (KOMTEVE)), terhadap intinya menanyakan standing KPI sebagai lembaga negara (konstitusional atau inkonstitusional).

Sehubungan adanya keinginan berikut hakim Mahkamah Konstitusi memberi tambahan pertimbangan bahwa terkandung dua pembedaan arti yang berarti dari penyebutan lembaga negara bersama dengan memanfaatkan huruf kecil & huruf kapital terhadap L & N yang disebut ―Lembaga Negara tidak sama bersama dengan l & n yang disebut ―lembaga negara”. Penyebutan suatu lembaga negara (dengan huruf kecil), tidak berarti memberi tambahan standing ―Lembaga Negara” terhadap lembaga yang bersangkutan. Dalam pertimbangannya KPI sebagai lembaga negara semata-mata dikarenakan melaksanakan fungsi & kewenangannya beroleh sumber dana dari negara melalui mekanisme yang berlaku yaitu APBN.

Selanjutnya, didalam amar putusan MK tentang persoalan ini, “MK memperlihatkan bahwa didalam proses ketatanegaraan Indonesia, makna ―lembaga negara” tidak tetap dimaksudkan sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan didalam UUD 1945 saja, atau yang dibentuk bersama dengan basic perintah konstitusi, tapi termasuk tersedia lembaga negara lain yang dibentuk bersama dengan basic perintah dari keputusan di bawah konstitusi, layaknya undang-undang & lebih-lebih keputusan presiden.

Agar berlangsung kejelasan tentang makna & definisi lembaga negara serta mempunyai keputusan yang berbentuk otentik, lembaga negara haruslah diatur didalam wujud keputusan perundang-undangan tentang lembaga negara yang memberi tambahan petunjuk apa & siapa lembaga negara, bagaimana cara pengangkatan atau pengisian pejabat-pejabat lembaga-lembaga negara yang bersangkutan, tugas & wewenang serta kedudukan lembaga negara, tatacara pembubaran suatu lembaga negara, & hubungan antar lembaga negara yang ada.

Dari diskusi secara intensif tim Analisa & Evaluasi Hukum tentang Lembaga-Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945 sebabkan batasan atau lingkup definisi lembaga negara adalah lembaga atau organisasi kekuasaan yang mempunyai guna didalam pencapaian tugas negara sebagai akibat terjadinya pembagian kekuasaan (distrubution of powers) & yang diatur didalam Undang-Undang Dasar.

Dari definisi tersebut, lembaga negara di Indonesia meliputi : Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden & Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Daerah (Pemda), & Komisi Yudisial.

2. Kedudukan
Ketidak jelasan definisi lembaga negara berimbas terhadap lembaga mana yang masuk lembaga negara & mana yang bukan, mana yang berarti wajib tersedia didalam proses ketatanegaraan bersama dengan mengacu terhadap asas Trias Politica (Legislatif, Eksekutif, & Yudikatif) atau mana yang hanya merupakan lembaga pendukung (yang kalaupun tidak tersedia pemerintahan negara tetap mampu berlangsung), belum jelas. Akibatnya kedudukan lembaga-lembaga spesifik kedudukannya belum tahu didalam susunan ketatanegaraan Indonesia.

Kedudukan lembaga yang tidak tahu dikarenakan hanya dilihat dari sisi kewenangannya saja, begitu pula tingkatan masing-masing belum jelas. Hal itu mampu menyebabkan hal-hal yang tidak cukup selaras didalam kehidupan ketatanegaraan, adanya beragam lembaga bersama dengan label komisi yang mempunyai cii-ciri berdiri sendiri menyebabkan pertanyaan jika dikaitkan bersama dengan suprastruktur ketatanegaraan. Sebagai umpama apakah kedudukan MK lebih tinggi dari Pemerintah & DPR lebih-lebih didalam kaitan bersama dengan undang-undang, MK mampu membatalkan UU yang dibuat oleh DPR bersama-sama bersama dengan pemerintah bersama dengan cost & saat yang tidak sedikit.

Apabila dikaitkan bersama dengan proses kepresidenan (Presidensial) yang dianut di Amerika Serikat, didalam upaya melaksanakan asas Trias Politica yang murni, mereka tetap hanya mempunyai lembaga negara (suprastruktur) sedikit, masing-masing lembaga negara dibantu bersama dengan lembaga pendukung. Congress mempunyai lembaga pendukung Senate House, General Accounting Office, Congressional Budget Office & lain sebagainya. Sedangkan Lembaga Kepresidenan (Eksekutif) mendapat dukungan bersama dengan Council of Economic Advisers, National Security Council, Office of Management and Budget & lain sebagainya. Akhirnya lembaga yudikatif mendapat dukungan oleh United States Court of Appeals, Territorial Courts, federal Judicial Center & lain sebagainya.Dari deskripsi berikut tahu mana yang merupakan lembaga pendukung eksekutif, mana lembaga pendukung legislatif, & mana lembaga pendukung yudikatif.

Berbeda bersama dengan di Belanda yang merupakan negara yang dulu menjajah Indonesia sepanjang lebih kurang 350 tahun. Di Belanda disamping lembaga eksekutif, legislatif & yudikatif terkandung pula lembaga-lembaga yang berbentuk independen, yang terdiri dari Council of State, Court of Audit, & National Ombudsman. Indonesia tampaknya ikuti tipe Belanda atau negara-negara penganut Eropa Continental, bakal tapi belum tersedia pembedaan mana lembaga yang merupakan lembaga pendukung eksekutif, legislatif, & yudikatif, agar belum mampu diketahui fungsi cheks and balance masing-masing lembaga.

Di Indonesia keputusan suatu institusi masuk didalam katagorii lembaga negara ditentukan melalui keputusan perundang-undangan. Berdasarkan UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa hirarkhi keputusan perundang-undangan adalah sebagai berikut;
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah.
Apabila memandang hirarkhi keputusan perundang-undangan berikut diatas, timbul pertanyaan, apakah suatu lembaga negara yang pembentukannya melalui beragam keputusan perundang-undangan menandakan pula bahwa lembaga yang dibentuk atau diberi kewenangan dari keputusan perundang-undangan yang lebih rendah, mempunyai arti pula bahwa lembaga negara yang mengenai lebih rendah pula kedudukannya dibandingkan bersama dengan lembaga negara yang dibentuk melalui keputusan yang lebih tinggi.

3. Kedudukan & Wewenang Lembaga Negara
Banyaknya jumlah lembaga negara (lembaga yang dibentuk oleh negara), berakibat bahwa terkandung lembaga-lembaga spesifik yang tugasnya secara tahu disebutkan didalam keputusan perundang-undangan. Lembaga-lembaga yang termasuk didalam kaitan bersama dengan fungsi eksekutif, legislative, & yudikatif secara murni tahu tugas & kewenangannya, jika Presiden & Wakil Presiden, DPR, MA, MK,. Terdapat pula lembaga yang tidak cukup tahu tugas & kewenangannya layaknya Komisi Ombudsman. https://www.biologi.co.id/6-ciri-ciri-makhluk-hidup/

Disamping itu, terkandung pula komisi-komisi lain yang patut dipertanyakan apakah komisi-komisi berikut berbentuk permanen atau berbentuk sementara. Hal ini perlu dikarenakan banyak komisi yang sebetulnya tugas-tugas yang dilakukannya telah ditunaikan oleh eksekutif jika KPK yang sebetulnya tugasnya telah ditunaikan oleh pihak Kepolisian & Kejaksaan, begitu pula Komisi Ombudsman yang telah jadi kewajiban pemerintah untuk mengawasi kinerja aparatnya, demikianlah pula tugas yang diemban oleh DPR. Apakah terkecuali masalah yang mendesak jika pemberantasan korupsi telah mampu diminimalisasi, berarti KPK mampu dibubarkan.

Baca Juga :

Aspek-Aspek Positif dan Negatif dari Globalisasi
Sikap Selektif terhadap Pengaruh Globalisasi

Author:m7xap