Home Pendidikan • Pendirian Rumah Ibadah

Pendirian Rumah Ibadah

 - 
Pendirian Rumah Ibadah
Pendirian Rumah Ibadah

Table of Contents

Pendirian Rumah Ibadah

Pendirian Rumah Ibadah

Pendirian Rumah Ibadah

Pendirian rumah ibadat adalah bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan melaksanakan agama/ kepercayaan. Pada tahun 2006, pemerintah (cq. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) mengeluarkan Peraturan Bersama No. 9 Tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Menurut Peraturan Bersama tersebut, pendirian rumah ibadat:

• didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

• harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

– daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau propinsi;

– dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;

– rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kapupaten/kota; dan

– rekomendasi tertulis FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama, yaitu, forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan).

REPORT THIS AD

Berdasarkan peraturan ini perlu dijawab beberapa pertanyaan:

• Bagaimana dengan penghayat aliran kepercayaan karena Peraturan tersebut menggunakan kata ‘agama’ bukan ‘kepercayaan’?

• Paling sedikit 90 KTP dari pengguna rumah ibadat harus disahkan. Kita sudah melihat di atas kesulitan yang dihadapi masyarakat adat dalam mendapatkan KTP

• Bagaimana dengan masyarakat adat yang menganut agama yang diakui secara resmi tetapi merupakan kalangan minoritas di wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau propinsi: siapa yang menentukan apakah pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh; bagaimana kalau tidak bisa mendapatkan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang: apakah berarti tidak dapat mendirikan rumah ibadat?

Kalau kita merujuk pada rumusan hak kebebasan beragama atau berkepercayaan di atas, bukankah ini pelanggaran hak untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran?

Baca Juga :

Author:m7xap